Berita Terkini

67

Wujud Apresiasi Negara, Pegawai KPU Kabupaten Sukabumi Terima Satyalancana Karya Satya

Sukabumi, 20 Oktober 2025 — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan kegiatan penyematan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Pengabdian 10 Tahun kepada pegawai yang telah menunjukkan dedikasi, integritas, dan loyalitas luar biasa dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemilu. Kegiatan ini menjadi momen bersejarah dan penuh kebanggaan bagi seluruh jajaran KPU, sekaligus sebagai bentuk penghargaan resmi dari negara terhadap pengabdian pegawai negeri sipil (PNS). Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya merupakan penghargaan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada PNS yang telah melaksanakan pengabdian secara terus-menerus sekurang-kurangnya selama sepuluh tahun. Penghargaan ini bukan sekadar simbol, melainkan wujud nyata apresiasi negara atas komitmen, kejujuran, dan profesionalisme para pegawai dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara yang berintegritas. Penyematan penghargaan dilaksanakan secara khidmat di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukabumi. Suasana penuh kebanggaan menyelimuti prosesi, dengan seluruh jajaran pegawai hadir untuk menyaksikan momen bersejarah ini. Setiap pegawai yang menerima tanda kehormatan berdiri tegap, mencerminkan dedikasi dan kesetiaan yang telah mereka tunjukkan selama satu dekade pengabdian. Prosesi ini menjadi refleksi atas perjalanan panjang pegawai dalam menjalankan tugas-tugas kepemiluan, dari tahap persiapan hingga pelaksanaan pemilu, selalu menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Satyalancana Karya Satya 10 Tahun diberikan kepada pegawai yang telah bekerja dengan kesetiaan, kecakapan, disiplin, dan kejujuran tinggi. Penghargaan ini juga menjadi simbol motivasi bagi seluruh pegawai KPU Kabupaten Sukabumi untuk terus meningkatkan kompetensi, memperkuat integritas, dan memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Selain menjadi momen apresiasi individu, kegiatan ini menegaskan nilai kolektif dalam organisasi. Semangat profesionalisme dan loyalitas para penerima penghargaan menjadi inspirasi bagi rekan-rekan sejawat untuk terus berkontribusi secara maksimal, menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu, dan memperkuat kepercayaan publik. Melalui penghargaan ini, KPU Kabupaten Sukabumi menegaskan komitmennya untuk senantiasa menumbuhkan budaya kerja berintegritas, mendorong dedikasi pegawai, dan menghadirkan pemilu yang adil, jujur, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Langkah ini sekaligus meneguhkan posisi KPU sebagai institusi yang mengutamakan profesionalisme, pelayanan publik, dan pengabdian sejati demi kepentingan demokrasi di Kabupaten Sukabumi.


Selengkapnya
97

Kerja Cerdas di Era Digital: KPU Kabupaten Sukabumi Pelajari Pemanfaatan AI untuk Tingkatkan Produktivitas

Sukabumi, 17 Oktober 2025 — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis bertajuk “Kerja Cerdas Meningkatkan Produktivitas Menggunakan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI)” yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia secara daring. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis KPU RI untuk memperkuat transformasi digital kelembagaan. Melalui penerapan kecerdasan buatan, diharapkan proses kerja penyelenggara pemilu dapat berlangsung lebih efisien, cepat, dan terintegrasi, tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas dan transparansi publik. Dalam arahannya, Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos menyampaikan bahwa KPU perlu beradaptasi dengan perubahan zaman. Pemanfaatan teknologi, menurutnya, tidak hanya sebatas inovasi, tetapi juga bagian dari tanggung jawab kelembagaan untuk memberikan pelayanan publik yang modern dan responsif. Kegiatan ini juga menghadirkan pemateri dari kalangan profesional yang menjelaskan secara rinci bagaimana AI bekerja melalui sistem Large Language Model (LLM) — kumpulan miliaran kosa kata yang memungkinkan mesin memahami konteks dan menghasilkan bahasa layaknya manusia. Teknologi ini dinilai mampu membantu pegawai KPU dalam berbagai kebutuhan analisis, penyusunan laporan, dan percepatan administrasi kerja. Bagi KPU Kabupaten Sukabumi, kegiatan ini menjadi refleksi sekaligus motivasi untuk terus memperkuat budaya kerja adaptif. Pemanfaatan kecerdasan buatan di lingkungan kerja diharapkan dapat membuka ruang kolaborasi baru antara manusia dan teknologi, sehingga KPU dapat melangkah menuju tata kelola kelembagaan yang lebih cerdas, efektif, dan berdaya saing di era digital.


Selengkapnya
121

Tumbuhkan Kesadaran Politik, KPU Kabupaten Sukabumi Ikuti Parmas Insight Chapter #2

Sukabumi, 15 Oktober 2025 — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi mengikuti kegiatan Parmas Insight Chapter #2 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan kali ini mengangkat tema “Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di Luar Masa Tahapan (Best Practice Menjaga Kesadaran Politik Masyarakat)”. Kegiatan dibuka oleh Hedi Ardia, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas) KPU Provinsi Jawa Barat, didampingi oleh Yunike Puspita, Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM, serta Fahmi Kamal, Kepala Subbagian Partisipasi dan Humas. KPU Provinsi Jawa Barat menghadirkan tiga narasumber dari daerah, yaitu Cecep Hamzah Pansuri (KPU Kabupaten Tasikmalaya), Leisa Dera (KPU Kota Tasikmalaya), dan Deden Syaripudin (KPU Kabupaten Majalengka). Ketiganya berbagi pengalaman dan praktik baik dalam menjalankan program pendidikan pemilih berkelanjutan yang berhasil menjaga kesadaran politik masyarakat di wilayahnya masing-masing. Dalam paparannya, Yunike Puspita menekankan pentingnya continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya manusia dan peningkatan partisipasi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa reformasi kelembagaan di KPU tidak hanya berfokus pada sistem, tetapi juga pada pembelajaran dan pengembangan kapasitas individu yang dilakukan secara berkesinambungan. “Parmas Insight menjadi wadah penting untuk memperkaya pengetahuan dan memperkuat kapasitas pegawai KPU, sehingga budaya belajar dapat tumbuh dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas demokrasi,” ujarnya. Sementara itu, Hedi Ardia mengingatkan pentingnya peningkatan kapasitas diri bagi setiap insan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Ia menggambarkan Parmas Insight sebagai ruang tumbuh bersama—tempat berbagi pengalaman, menumbuhkan ide, dan memperkuat semangat belajar kolektif antarpenyelenggara pemilu di Jawa Barat. Menutup kegiatan, Hedi menyampaikan harapan agar forum ini menjadi sumber inspirasi yang melahirkan gagasan dan gerakan positif di lingkungan KPU. “Dari gagasan yang tumbuh akan lahir gerakan yang memperkuat kesadaran politik dan memperkokoh kualitas demokrasi di masyarakat,” tutupnya. Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Sukabumi bersama jajaran KPU se-Jawa Barat mempertegas komitmen untuk terus menumbuhkan kesadaran politik masyarakat melalui pendidikan pemilih yang berkelanjutan, bahkan di luar masa tahapan pemilu.


Selengkapnya
147

Perkuat Sinergi dan Komunikasi, KPU Kabupaten Sukabumi Bersilaturahmi ke DPD Partai Golkar

Sukabumi, 14 Oktober 2025 — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi melaksanakan kegiatan Konsolidasi dan Silaturahmi bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Sukabumi yang bertempat di Kantor DPD Partai Golkar. Kegiatan dibuka oleh Yudi Suryadi, selaku Liaison Officer (LO) Partai Golkar, dan dilanjutkan dengan sambutan dari Plt. Ketua DPD Partai Golkar, Dr. Deden Nasihin, yang menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kunjungan KPU. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya komunikasi yang baik antara partai politik dan penyelenggara pemilu untuk mendukung penyelenggaraan demokrasi yang sehat dan berintegritas. Selanjutnya, Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, Kasmin Belle, menyampaikan sejumlah kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan oleh KPU, antara lain sosialisasi pemilih pemula, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan III, serta kegiatan pencocokan dan penelitian data pemilih (coktas) untuk memastikan akurasi daftar pemilih tetap. Dalam sesi diskusi, Abdullah Ahmad Mulya Syafe’i, Anggota KPU Kabupaten Sukabumi Divisi Teknis Penyelenggaraan, memaparkan beberapa isu penting yang menjadi perhatian bersama. Di antaranya mengenai fasilitasi petugas penghubung atau LO partai, kelengkapan administrasi untuk proses Pergantian Antar Waktu (PAW), pembaruan data kepengurusan partai politik, serta penanganan data masyarakat yang tercatat sebagai anggota partai namun sebenarnya bukan. Ia menegaskan bahwa partai politik berperan penting dalam menjaga validitas data keanggotaan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Mulya juga menyampaikan bahwa isu pemekaran wilayah akan berpengaruh terhadap jumlah kursi dan penyusunan daerah pemilihan (dapil). KPU Kabupaten Sukabumi bahkan telah menyiapkan simulasi penyusunan dapil sebagai bagian dari kajian awal. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal, ia menegaskan bahwa KPU Kabupaten Sukabumi akan menunggu dan mengikuti arahan dari KPU RI. Sementara itu, Budi Ardiansyah, Anggota KPU Kabupaten Sukabumi Divisi Perencanaan Data dan Informasi, menambahkan bahwa kebijakan baru dalam PMK Nomor 135 berpotensi berdampak pada penataan dapil di tingkat DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Ia juga menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan seperti kematian agar data pemilih dapat terus diperbarui secara akurat. Menutup kegiatan, Plt. Ketua DPD Partai Golkar, Dr. Deden Nasihin, menyampaikan komitmen Partai Golkar untuk terus bersinergi dengan KPU Kabupaten Sukabumi. Ia juga menyebutkan bahwa berbagai masukan dari KPU akan diteruskan kepada Bupati dan Ketua DPRD sebagai bahan koordinasi bersama. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kolaborasi dan komunikasi konstruktif antara penyelenggara pemilu dan partai politik dalam membangun demokrasi yang partisipatif dan berkeadaban.


Selengkapnya
127

KPU Kabupaten Sukabumi Ikuti Rapat Koordinasi Penguatan Peran SDM dalam Mendorong Inovasi dan Demokrasi

Sukabumi, 14 Oktober 2025 — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi mengikuti Rapat Koordinasi Penguatan Peran SDM dalam Mendorong Inovasi dan Demokrasi yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal KPU RI secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KPU untuk memperkuat tata kelola kelembagaan yang adaptif, inovatif, dan berintegritas dalam menghadapi tantangan penyelenggaraan pemilu di era digital. Dalam sesi kali ini, Betty Epsilon Idroos menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan transformasi teknologi di lingkungan KPU sebagai langkah menuju birokrasi yang digital dan inovatif. Menurutnya, perubahan paradigma kerja berbasis teknologi menjadi kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Sementara itu, Hendri Wibowo dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) memaparkan berbagai peluang beasiswa bagi pengembangan kompetensi sumber daya manusia, termasuk jalur beasiswa umum, afirmasi, dan targeted. Ia juga menjelaskan ketentuan pendaftaran, komponen pembiayaan, serta manfaat program bagi peningkatan kapasitas aparatur di lingkungan KPU. Dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Muhammad Imanuddin, selaku Analis Kebijakan Ahli Utama, membahas pentingnya inovasi dalam pelayanan publik. Ia memberikan apresiasi terhadap Program Bintang KPU yang dinilai sebagai terobosan strategis dalam mendorong budaya kerja kreatif, kolaboratif, dan berorientasi hasil. Selain itu, narasumber dari PT Arah Indonesia, yaitu Yanti dan Diah, mengajak peserta untuk memperkuat nilai integritas, kolaborasi, dan manajemen perubahan melalui simulasi interaktif bertajuk dilema integritas. Kegiatan ini mengingatkan kembali bahwa integritas pribadi merupakan fondasi utama dalam membangun organisasi yang profesional dan terpercaya. Melalui rapat ini, KPU Kabupaten Sukabumi bersama seluruh satuan kerja di Indonesia mempertegas komitmen bersama dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berkelanjutan serta pengembangan SDM yang unggul dan berintegritas. Semangat Bintang KPU menjadi simbol budaya kerja yang terus bertransformasi, berinovasi, dan mengedepankan nilai-nilai etika dalam setiap langkah pelayanan publik.


Selengkapnya
111

Perkuat Validitas dan Sinergi Data Pemilih: KPU Kabupaten Sukabumi Hadiri Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode II Tahun 2025

Bandung, 16 Oktober 2025 — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi turut hadir dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Periode II Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat di Aula Setia Permana, Bandung. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran KPU Provinsi Jawa Barat bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Barat serta dihadiri oleh Ketua, Divisi Data dan Informasi, Sekretaris, Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi, serta Operator Data Pemilih dari 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Dalam sambutannya, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang senantiasa mendukung pelaksanaan program KPU, termasuk kegiatan pemutakhiran data pemilih. Ia juga memberikan penghargaan kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota yang tetap menjalankan program prioritas, meskipun di tengah keterbatasan sumber daya dan anggaran. “Empat program utama yang menjadi fokus KPU Jawa Barat adalah pendidikan pemilih berkelanjutan, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, transformasi digital, dan reformasi birokrasi,” ungkapnya. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Bakesbangpol Jawa Barat, Ruliadi, dalam kesempatan yang sama menyampaikan pentingnya menjaga validitas data pemilih dan pendidikan politik warga. “Data harus terus dimutakhirkan agar menghasilkan penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas,” ujarnya. Sesi diskusi menghadirkan narasumber Ketua Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi, Ketua Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Johny Jeirry Wempie Sumampow, serta Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jawa Barat, Hj. Nuryamah. Yusfitriadi menyoroti berbagai persoalan klasik dalam daftar pemilih, mulai dari kualitas Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dan pengawasnya yang belum optimal, hingga kendala sistem dan partisipasi pemilih. Ia mengingatkan bahwa permasalahan ini berpotensi menimbulkan pelanggaran serius, menurunkan kepercayaan publik, dan bahkan memicu sengketa hasil pemilu. Menurutnya, sedikitnya terdapat tiga faktor utama penyebab permasalahan, yakni regulasi, sistem, dan sumber daya manusia. “Regulasi yang belum sepenuhnya sinkron bisa membuka peluang modus operandi penambahan kursi melalui data pemilih fiktif. Di sisi lain, kapasitas SDM juga perlu diperkuat, karena wilayah luas seperti Bogor memiliki jumlah pegawai hampir sama dengan kabupaten lainnya,” jelas Yusfitriadi. Ia menekankan perlunya langkah strategis berupa audit sistem, penyusunan data awal yang akurat, serta akuntabilitas kerja Pantarlih yang disertai pengawasan yang serius. Senada dengan itu, Johny Jeirry Wempie Sumampow menyoroti dualisme pengelolaan data pemilih antara Kementerian Dalam Negeri dan KPU. Ia menyebut bahwa Indonesia menjadi satu-satunya negara di mana data pemilih dikelola oleh dua lembaga berbeda. “Selama dua lembaga ini memiliki otoritas bersama, ketegangan dalam pengelolaan data akan terus berulang. Ke depan, sebaiknya data dikelola oleh satu lembaga saja, sementara KPU berperan sebagai pengguna. Dengan begitu, tanggung jawab dan akuntabilitas menjadi lebih jelas,” ujarnya. Meskipun mengakui adanya potensi politisasi data, Johny menilai sistem tunggal akan memberikan kejelasan dan efisiensi dalam tata kelola data pemilih nasional. Sementara itu, Hj. Nuryamah dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat memaparkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pemutakhiran data pemilih pada Triwulan III. Ia menekankan bahwa kolaborasi dan transparansi antarlembaga menjadi kunci untuk memastikan keakuratan data serta perlindungan hak pilih warga negara. Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Sukabumi memperoleh banyak pembelajaran penting terkait evaluasi dan penguatan mekanisme pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Sinergi antara KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat validitas data serta menjaga hak konstitusional setiap warga negara dalam Pemilu dan Pemilihan mendatang.


Selengkapnya