Berita Terkini

25

Demokrasi Tanpa Batas: KPU Kabupaten Sukabumi Perkuat Layanan bagi Masyarakat Rentan

Sukabumi, 27 Oktober 2025 — Suasana serius namun penuh antusiasme terlihat saat pegawai KPU Kabupaten Sukabumi mengikuti pelatihan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) secara daring, yang diselenggarakan oleh PUSBISINDO Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi momen penting untuk memperkuat kualitas pelayanan publik yang ramah, inklusif, dan profesional, khususnya bagi masyarakat rentan seperti tunarungu. Pelatihan menghadirkan guru bahasa isyarat profesional yang membimbing peserta memahami dasar-dasar BISINDO, mulai dari alfabet jari, ekspresi wajah, hingga kosakata sehari-hari yang kerap digunakan dalam pelayanan publik. Peserta tidak hanya menerima materi secara teori, tetapi juga terlibat dalam praktik langsung dan simulasi interaksi, sehingga mereka dapat merasakan pengalaman nyata dalam berkomunikasi dengan masyarakat yang memiliki keterbatasan pendengaran. Kegiatan ini juga menekankan nilai empati dan inklusi. Pegawai diajak memahami pentingnya mendengarkan, menghargai, dan menyesuaikan cara berkomunikasi agar setiap warga yang dilayani merasa diterima dan dihargai. Interaksi langsung selama praktik menunjukkan bagaimana komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, mempermudah proses pelayanan, dan menumbuhkan rasa hormat terhadap hak-hak kelompok rentan. Selain aspek teknis, pelatihan ini menumbuhkan kesadaran sosial dan rasa percaya diri para pegawai dalam menghadapi tantangan pelayanan inklusif. Para peserta belajar bagaimana mengadaptasi prosedur, mempersiapkan materi komunikasi yang mudah dipahami, dan menjaga kesabaran serta profesionalisme dalam setiap interaksi. Hal ini menjadi landasan agar pelayanan publik di KPU Kabupaten Sukabumi tidak hanya prosedural, tetapi juga humanis dan bermartabat. Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen KPU Kabupaten Sukabumi untuk menghadirkan layanan publik yang berintegritas, adil, dan transparan. Dengan kemampuan berkomunikasi yang lebih baik, pegawai dapat memastikan seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan, memiliki akses yang setara dalam mendapatkan informasi, mengajukan pertanyaan, dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Pelatihan Bahasa Isyarat ini diharapkan menjadi langkah berkelanjutan dalam menciptakan pelayanan publik yang inklusif, mendorong pegawai untuk selalu berpikir kreatif, adaptif, dan empatik. Dengan demikian, demokrasi yang dijalankan KPU Kabupaten Sukabumi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, menjadikan hak-hak warga negara benar-benar terlindungi dan akses terhadap proses demokrasi lebih merata. Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Sukabumi menunjukkan bahwa demokrasi yang inklusif bukan sekadar slogan, melainkan praktik nyata dalam memberikan layanan yang adil, manusiawi, dan profesional bagi seluruh masyarakat. Pelatihan ini menjadi momentum penting untuk terus meningkatkan kualitas SDM, menguatkan budaya kerja yang empatik, serta menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam demokrasi.


Selengkapnya
53

Dialog Produktif KPU dan Partai Gerindra Persiapkan Tahapan Pemilu 2029

Sukabumi, 24 Oktober 2025 — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi menggelar kegiatan Konsolidasi dan Silaturahmi bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi. Acara ini menjadi forum dialog produktif yang strategis untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan sinergi antara penyelenggara pemilu dan partai politik dalam mempersiapkan tahapan Pemilu 2029. Kegiatan dibuka dengan hangat oleh Hera Iskandar, Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi. Ia menekankan bahwa forum ini bertujuan membangun ruang diskusi yang konstruktif, sekaligus memastikan semua langkah persiapan pemilu dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan, dan akuntabel. “Sinergi antara penyelenggara pemilu dan partai politik adalah fondasi penting agar Pemilu 2029 berjalan lancar dan mendapat kepercayaan publik,” ujarnya. Yudha Sukmagara, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi, menegaskan komitmen partainya untuk menyongsong Pemilu 2029. Ia memberikan apresiasi atas profesionalisme KPU Kabupaten Sukabumi yang dinilai jujur, adil, dan koordinatif. Menurut Yudha, dialog yang berkelanjutan menjadi kunci membangun pemahaman bersama, memperkuat kerja sama, dan mendorong partisipasi politik masyarakat. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Budi Ardiansyah, Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, serta Abdullah Ahmad Mulya Syafe’i, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara. Mereka membahas sejumlah agenda strategis, seperti pemutakhiran data partai politik, fasilitasi liaison officer (LO), penyusunan daerah pemilihan (dapil), serta implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135. Abdullah Ahmad Mulya Syafe’i menampilkan simulasi penyusunan dapil yang telah disusun KPU Kabupaten Sukabumi. Simulasi ini menjadi bahan kajian teknis, memberikan pemahaman praktis bagi seluruh peserta agar proses penataan dapil berjalan transparan, akurat, dan proporsional. Diskusi pun berlangsung interaktif, dengan peserta mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman terkait koordinasi di lapangan, sehingga materi yang disampaikan terasa lebih aplikatif. Dialog ini menegaskan bahwa komunikasi terbuka, kolaborasi, dan koordinasi yang baik antara KPU dan partai politik menjadi kunci sukses tahapan Pemilu 2029. Dengan pendekatan partisipatif, setiap pihak dapat bekerja sama menghadirkan pemilu yang berkualitas, adil, dan terpercaya, sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi momentum penguatan sinergi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesiapan semua pihak menyongsong pemilu mendatang.


Selengkapnya
35

Lingkungan Kerja Aman dan Bebas Kekerasan, KPU Kabupaten Sukabumi Ikuti Launching Satgas PPKS di Jawa Barat

Bandung, 24 Oktober 2025 — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi menghadiri Rapat Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas SDM, sekaligus launching Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan berintegritas di seluruh unit kerja KPU. Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat, yang menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kompetensi SDM. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat juga menegaskan budaya kerja yang humanis, inklusif, dan berbasis perlindungan sebagai fondasi utama pelayanan publik yang profesional. Dalam sesi arahan, Parsadaan Harahap, Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat, dan Litbang KPU RI, menekankan bahwa peningkatan kualitas SDM dan budaya organisasi yang sehat menjadi kunci untuk menghadirkan penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas, dan terpercaya. Momen penting dalam kegiatan ini adalah pembentukan Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual, yang ditandai dengan penyematan rompi, pembacaan ikrar, dan penandatanganan deklarasi. Langkah ini menjadi simbol komitmen seluruh jajaran KPU dalam menciptakan lingkungan kerja bebas kekerasan dan diskriminasi. Panel materi yang dihadirkan empat narasumber, yakni Ari Jogaiswara Adipurwawidjana (Satgas PPKS Unpad), Abdullah Syapi’i (Ketua Satgas PPKS KPU Jabar), Aneu Nursifah (Wakil Ketua Satgas PPKS KPU Jabar), dan Kaka Suminta (KIPP), membahas strategi pencegahan kekerasan seksual, penguatan tata kelola kelembagaan, dan peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung profesionalisme dan integritas di seluruh jajaran KPU. Dengan langkah nyata ini, KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota menegaskan komitmen untuk menghadirkan lingkungan kerja yang aman, humanis, dan berkualitas, sekaligus memperkuat fondasi pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan terpercaya.


Selengkapnya
32

Jejak Demokrasi Indonesia, KPU Kabupaten Sukabumi Terima Kunjungan KPU RI untuk Museum Perjalanan Pemilu

Sukabumi, 24 Oktober 2025 — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi menerima kunjungan dari KPU Republik Indonesia dalam rangka pengambilan barang untuk Museum Perjalanan Pemilihan Umum. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KPU RI dalam melestarikan jejak sejarah demokrasi Indonesia melalui pendokumentasian benda-benda bernilai historis yang mencerminkan dinamika penyelenggaraan pemilu di tanah air. Kunjungan ini menghadirkan suasana serius namun penuh antusiasme. Para petugas KPU RI mendata dan memverifikasi berbagai barang yang akan dijadikan koleksi museum, mulai dari dokumen penting, peralatan pemilu, hingga media publikasi lama yang pernah digunakan pada pemilu sebelumnya. Setiap benda memiliki cerita tersendiri yang menggambarkan perjalanan demokrasi Indonesia dari masa ke masa. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian Pendidikan Pemilih KPU RI, Fran Sinatra, memaparkan strategi dan prosedur yang diterapkan untuk memastikan setiap barang yang dikumpulkan dapat menjadi sarana edukasi yang efektif. Menurutnya, dokumentasi sejarah pemilu tidak hanya berfungsi sebagai arsip, tetapi juga menjadi refleksi bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk memahami proses demokrasi serta menghargai nilai integritas, transparansi, dan partisipasi publik. Kegiatan ini menegaskan pentingnya menjaga sejarah pemilu sebagai bagian dari identitas bangsa. KPU Kabupaten Sukabumi menyambut baik kunjungan ini dan menegaskan komitmen untuk mendukung pendokumentasian sejarah pemilu. Melalui Museum Perjalanan Pemilu, masyarakat diharapkan dapat melihat secara langsung perkembangan penyelenggaraan pemilu, dari masa ke masa, serta mengambil inspirasi untuk berpartisipasi aktif dalam setiap pemilu yang akan datang. Lebih dari sekadar pengumpulan benda, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi KPU Kabupaten Sukabumi untuk menegaskan kembali peran penyelenggara pemilu dalam menjaga warisan demokrasi. Dengan dokumentasi yang rapi dan terstruktur, nilai-nilai demokrasi diharapkan tetap hidup, terus berkembang, dan dapat diteruskan dari generasi ke generasi. Kunjungan ini juga membuka ruang bagi pegawai KPU Kabupaten Sukabumi untuk belajar tentang pengelolaan arsip dan koleksi sejarah, sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya melestarikan jejak demokrasi Indonesia. Setiap benda yang dikumpulkan menjadi pengingat nyata tentang perjalanan panjang pemilu, tantangan yang dihadapi, dan upaya penyelenggara untuk menghadirkan pemilu yang jujur, adil, dan dipercaya masyarakat. Melalui inisiatif ini, KPU RI dan KPU Kabupaten Sukabumi bersama-sama memperkuat budaya dokumentasi dan edukasi publik, sehingga masyarakat dapat mengapresiasi proses demokrasi secara lebih mendalam dan generasi muda terinspirasi untuk berkontribusi aktif dalam kehidupan politik bangsa.


Selengkapnya
15

KPU Kabupaten Sukabumi Tingkatkan Tata Kelola Aset Negara melalui Rakor BMN Bersama KPU RI

Sukabumi, 23 Oktober 2025 — Suasana serius namun hangat tampak ketika jajaran KPU Kabupaten Sukabumi mengikuti Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang diselenggarakan secara daring oleh KPU Republik Indonesia melalui platform Zoom. Kegiatan ini menjadi momen penting untuk meneguhkan komitmen pengelolaan aset negara yang tertib, transparan, dan akuntabel. Dalam rapat koordinasi tersebut, peserta dari berbagai KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik terkait pengelolaan BMN. Materi yang dibahas mencakup tata cara penatausahaan, pelaporan, dan pemanfaatan aset negara agar setiap BMN yang dimiliki lembaga tercatat dengan rapi, terawat dengan baik, serta digunakan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemilu. KPU Kabupaten Sukabumi memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat koordinasi antarunit kerja, mengevaluasi prosedur administrasi yang diterapkan, serta mencari langkah-langkah inovatif dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan aset. Diskusi mendalam juga dilakukan terkait mekanisme pengawasan internal, sehingga kesalahan administrasi dapat diminimalkan dan akuntabilitas lembaga tetap terjaga. Selain itu, rakor ini menekankan pentingnya pemanfaatan BMN tidak hanya sebagai aset formal, tetapi juga sebagai pendukung langsung bagi kelancaran tugas KPU. Misalnya, kendaraan operasional yang digunakan untuk distribusi logistik pemilu, ruang rapat yang layak, hingga fasilitas pendukung lainnya harus tercatat dengan baik, terawat, dan digunakan secara efektif. Setiap langkah ini menunjukkan bahwa pengelolaan BMN adalah bagian integral dari profesionalisme penyelenggara pemilu. Kegiatan ini juga menjadi sarana penting bagi pengembangan sumber daya manusia (SDM) KPU Kabupaten Sukabumi. Para peserta diajak memahami standar administrasi yang berlaku, meninjau praktik pengelolaan BMN yang efektif, dan mendiskusikan strategi untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam hal akuntabilitas dan integritas. Melalui pendekatan ini, pengelolaan aset negara bukan sekadar prosedur formalitas, tetapi benar-benar membawa manfaat nyata bagi kinerja lembaga dan masyarakat. Dengan hasil rakor ini, KPU Kabupaten Sukabumi menegaskan kembali komitmen untuk menjaga transparansi, efisiensi, dan profesionalisme dalam pengelolaan BMN. Setiap aset yang tercatat rapi dan terawat dengan baik merupakan bukti nyata integritas lembaga serta kontribusi KPU dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima. Langkah-langkah yang dibahas hari ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh satuan kerja KPU Kabupaten Sukabumi, sekaligus menjadi pondasi penting dalam memastikan bahwa pengelolaan BMN selalu mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, adil, dan dipercaya publik. Dengan pengelolaan aset yang profesional, KPU Kabupaten Sukabumi siap menghadirkan pelayanan publik yang lebih optimal dan mendukung demokrasi yang transparan dan terpercaya.


Selengkapnya
32

Kepercayaan Publik Jadi Prioritas, KPU Kabupaten Sukabumi Perkuat Pengelolaan Keuangan dan Logistik

Bandung, 23 Oktober 2025 — Menjaga kepercayaan publik menjadi fokus utama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi dalam setiap langkah penyelenggaraan pemilu. Sebagai wujud komitmen tersebut, jajaran KPU mengikuti Rapat Koordinasi Penguatan Bidang Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik yang diselenggarakan bersama KPU Provinsi Jawa Barat dan seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, Kasmin Belle, Sekretaris Irman Noviandi, Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik Fauzi Nurdin, beserta seluruh staf pendukung yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan logistik. Rakor bertujuan untuk memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, dan meningkatkan kapasitas internal agar pengelolaan anggaran serta logistik berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. Rapat menekankan pentingnya perencanaan matang, pengendalian disiplin, dan pemanfaatan anggaran yang optimal. Setiap rupiah yang dikelola harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan profesional dan berintegritas. Pengelolaan logistik yang baik juga menjadi perhatian, mulai dari perencanaan kebutuhan, pendistribusian, hingga pengamanan logistik pemilu, agar proses penyelenggaraan berjalan lancar tanpa hambatan. Ketua KPU Republik Indonesia menekankan bahwa keberanian dalam mengambil keputusan, prinsip kolektif kolegial, dan integritas tinggi menjadi kunci agar penyelenggara mampu menjalankan amanah publik dengan penuh tanggung jawab. Penekanan ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan keuangan dan logistik bukan hanya soal administratif, tetapi juga soal kepercayaan publik yang harus dijaga secara konsisten. Selain penguatan internal, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Barat menyoroti pentingnya edukasi pemilih, khususnya di tingkat sekolah. Pendekatan ini diyakini dapat menumbuhkan kesadaran politik sejak dini, mendorong partisipasi pemilih muda, dan menyiapkan generasi pemilih yang cerdas, kritis, dan berintegritas. Rakor juga membuka ruang diskusi mengenai inovasi dalam pengelolaan sumber daya, strategi efisiensi anggaran, serta penguatan akuntabilitas melalui sistem pelaporan yang lebih transparan. Para peserta berbagi pengalaman, tantangan, dan praktik terbaik, sehingga setiap KPU di tingkat kabupaten/kota dapat menerapkan langkah-langkah serupa sesuai kebutuhan lokal. Dengan pelaksanaan rakor ini, KPU Kabupaten Sukabumi menegaskan komitmen untuk terus menjaga profesionalisme dalam setiap aspek pengelolaan keuangan dan logistik. Langkah ini menjadi bagian dari upaya konkret menghadirkan pemilu yang jujur, adil, dan dipercaya masyarakat, serta memperkuat fondasi demokrasi yang berintegritas di Kabupaten Sukabumi.


Selengkapnya